Nominee Arrangement

27 09 2011

A adalah seorang Warga Negara Amerika dan berencana untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia (Foreign Direct Investment). Namun peraturan di Indonesia mengatur bahwa kepemilikan A di perusahaan yang akan dia dirikan maksimum 75%. Tetapi A ingin lebih dari itu agar dia lebih leluasa dalam mengendalikan perusahaan tersebut. Akhirnya A membuat perjanjian dengan B yang adalah WNI supaya A memakai nama B sebagai pemegang saham di Perusahaan yang akan didirikan A, sehingga perusahaan tersebut dapat berdiri. Kemudian A dan B membuat perjanjian yang isinya B memberikan semua kuasa dan haknya kepada A. sehingga dengan kata lain, semua hak dan kuasa mengendalikan perusahaan tersebut 100% ada pada A.

Kejadian tersebut di atas dapat dikatakan merupakan praktek Nominee Arrangement.

 

Pengertian Nominee Arrangement

            Nominee Arrangement (pinjam nama) dalam praktik sehari-hari adalah penggunaan nama seseorang Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu PT Indonesia atau sebagai salah seorang persero dalam suatu Perseroan Komanditer. Atau lebih jauh lagi, penggunaan nama tersebut sebagai salah satu pemilik tanah dengan status hak milik atau Hak Guna Bangunan di Indonesia. Jadi praktik nominee arrangement tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan nama sebagai pemegang saham dalam PT Indonesia, melainkan sampai dengan penggunaan nama dalam pemilikan suatu property di Indonesia, yang sangat marak terjadi terutama di Bali.[1]

 

Mengapa Nominee Arrangement?

Mengapa investor menggunakan nominee arrangement? Hal ini sering digunakan oleh investor/penanam modal asing karena ingin menghindar peraturan mengenai:

  1. Peraturan yang membatasi porsi/ batas maksimum kepemilikan saham asing dalam Perseroan Milik Asing. Hal ini karena Pemerintah mengatur kepemilikan saham asing. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2000 yang berbunyi, ”Kepemilikan saham asing bervariasi antara 49% sampai dengan 100%, tergantung kepada bidang usaha, sektor maupun lokasinya.
  2. Peraturan mengenai bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Karena itu, ketika investor asing mau menanamkan modalnya, tetapi mengetahui ternyata bidang usaha itu tertutup baginya yang merupakan penanam modal asing, maka investor itu melakukan nominee agreement. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 berbunyi, ”Pembatasan Bidang Usaha yang Tertutup bagi penanam modal asing adalah:

a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;

b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. (lihat Aturan Daftar Negatif Investasi)

 

Nominee Arrangement dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi, “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 33 di atas dengan jelas menyatakan bahwa nominee arrangement itu dilarang. Lebih lanjut, dalam ayat (2) Pasal 33 menyebutkan, “Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Hal tersebut di atas dikuatkan kembali dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, ”Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.” Dengan kata lain, tidak boleh saham sebuah perseroan dikeluarkan atas nama “wakil” dari si pemilik saham, tetapi atas nama si pemiliknya langsung.

 

 

Resiko Nominee Arrangement

Struktur transaksi nominee antara lain mempunyai resiko-resiko terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini[2]:

1.      Nominee dapat sewaktu-waktu mengakui secara penuh terhadap hak kepemilikan atas “saham” tersebut dan meninggalkan investor asing tersebut tanpa memberikan kesempatan kepada investor asing untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak nominee itu. Hal ini dapat terjadi karena investor asing tidak tercatat sebagai pemegang saham di dalam suatu perusahaan (dalam Daftar Pemegang Saham), maka pemegang saham tersebut tidak memiliki suatu perlindungan hukum sehubungan dengan “saham” yang dimiliki melalui nominee.

 

2.      Dalam suatu perselisihan antara investor asing dengan nominee, maka struktur transaksi nominee yang tadinya diharapkan untuk tidak diketahui publik (dengan maksud mengelak atau menghindari pembatasan atau larangan masuknya pihak asing), menjadi muncul kepermukaan dan menjadi perhatian pemerintah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Undang-Undang:

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 

  • Website:

http://hukumonline.com/klinik/detail/cl423

http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-          arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: