HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN KREDIT TANPA PERSETUJUAN DARI PASANGAN

27 09 2011

Ketika seseorang menikah, maka secara prinsip, harta antara suami dan istri menjadi harta bersama, kecuali  harta bawaan. Namun, terkadang hal ini tidak dimengerti oleh orang-orang secara lengkap. Terkadang terjadi, seorang suami/istri melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dengan objek harta bersama mereka tanpa izin/persetujuan dari pasangan mereka. Apa akibat hal ini? Apa yang seharusnya dilakukan jika ingin membuat perjanjian dengan pihak ketiga dengan objek harta bersama? Apa itu harta bersama?

Harta Bersama & Harta Bawaan

Ketika seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka sejak saat itu, pada prinsipnya, harta antara suami dan istri menjadi harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isinya: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama.[1]

Apa yang dimaksud dengan harta bersama? Harta bersama dalam perkawinan dimaksudkan bahwa semua harta yang ada mulai dari perkawinan sampai seterusnya yang didapat, baik oleh suami maupun istri, menjadi harta mereka bersama. Walaupun misalnya mobil/ rumah/ benda-benda lain memakai nama salah satu pihak, misalnya suami, maka harta itu stengah nilainya adalah milik istri juga.

Karena itu, mengenai harta bersama, suami maupun isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain (pasal 36).[2]

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.[3]

Persatuan harta/harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan, telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi, ”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Jadi, apabila telah dibuat perjanjian perkawinan, maka akan terjadi pemisahan harta. Suami maupun isteri dapat mempergunakannya tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:[4]

  1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
  2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar;
  3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut;
  4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertangunggugat sendiri-sendiri.

Perjanjian kawin menurut KUHPer harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

  1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup;
  2. Untuk adanya kepastian hukum;
  3. sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
  4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.

Perjanjian Kawin termasuk perjanjian formil. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.[5]

Karena itu, Perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum, dan pengaturan di dalamnya, menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta (harta bersama).

Perjanjian dengan pihak ketiga

Apabila suami atau isteri dengan harta bersama akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga (contoh: perjanjian kredit) dengan objek harta bersama mereka, maka apa yang harus mereka lakukan? Yang perlu diingat, bahwa harta tersebut bukan hanya milik suami saja, atau punya istri saja. Tetapi harta itu adalah milik suami DAN istri.

Karena itu, segala sesuatu mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak hanya jika dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila, misalnya, suami akan mengajukan kredit kepada pihak ketiga, dan rumah (yang merupakan harta bersama) merupakan agunannya, maka, rumah tersebut tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dibuat perjanjian dengan objek itu jika istrinya (yang merupakan pemilik sebagian dari rumah tersebut) tidak setuju/tidak memberi izin. Demikian juga sebaliknya.

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31).[6]

Jika salah satu pihak telah melakukan perikatan (misalnya: perjanjian kredit) dengan pihak lain dengan objek harta bersama, maka pasangannya, jika tidak setuju, dapat menuntut pembatalan akan perjanjian tersebut di pengadilan, karena, dia, sebagai pemilik sebagian harta itu tidak pernah setuju/memberi persetujuan tetang perjanjian tersebut.

Hal tersebut di atas dapat dilakukan, karena perjanjian tersebut sudah tidak sah, dan melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu causa yang halal, sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, (suatu sebab yang halal), sehingga akibatnya perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi, ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Karena Undang-Undang mengatur bahwa harta bersama adalah harta milik suami DAN istri, dan harta tersebut dapat digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak, maka segala sesuatu perjanjian tentang harta bersama tanpa izin dari keduabelah pihak adalah bertentangan dengan undang-undang dan bukan merupakan suatu sebab yang halal, sehingga perjanjian itu batal demi hukum.

Karena itu, sebaiknya, apabila salah satu pasangan akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan menyangkut harta bersama mereka, pasangan tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada pasangannya. Di lain pihak, mereka yang akan melakukan perkawinan, sebaiknya pertimbangkan dengan matang, apakah akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak.

Demikian penjelasan singkat saya, kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.

DAFTAR PUSTAKA

  • BUKU:

Erawati, Elly dan Herlien Budiono (2010). Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan          Perjanjian, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP).

Syahrani, H. Riduan (2006). Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata, Bandung:                               Alumni.

Tutik, Titik Triwulan (2006). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi   Pustaka Publisher.

  • PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).


[1] Syahrani, H. Riduan. Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2006, hlm.92

[2] Ibid.

[3] Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm.128.

[4] Ibid, hlm. 129

[5] Erawati, Elly dan Herlien Budiono. Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 6.

[6] Syahrani, H. Riduan. Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2006, hlm.92


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: