Keragaman Pandangan Tentang Eksekusi Gadai Saham

14 09 2011

PENGERTIAN SAHAM

Saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas.[1]

Sedangkan berdasarkan Black’s Law Dictionary, saham (share) adalah An allotted portion owned by, contributed by, or due to someone (each partner’s share of the profit) ; one of the definite number of equal parts into which the capital stock of corporation or joint-stock company is divided.[2]

Sederhananya, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan.

 GADAI

Pengertian gadai terdapat dalam Pasal 1150 KUHPerdata :

”gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang, dan yang memberikan kewenangan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada pihak yang berpiutang lainnya; kecuali, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

GADAI SAHAM

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham adalah benda bergerak . Karena saham adalah benda bergerak, maka saham dapat digadaikan. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, ”Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.” jadi, berdasarkan pasal di atas, saham dapat digadaikan, namun, jika Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain, maka saham tersebut tidak dapat digadaikan.

Namun, hal yang unik dari gadai saham adalah hak suara atas saham tersebut tetap pada debitor, dan hal ini berbeda dengan ciri-ciri gadai secara umum, yaitu barang yang digadaikan berada di kekuasaan si kreditur (Pasal 1152 KUHPerdata). Keunikan ini diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi, ” Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.”.

Yang juga perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 yang menentukan bahwa gadai saham wajib dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus yang memuat keterangan tentang saham yang dipegang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarga mereka dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[3]

Untuk pencatatan tersebut, Kreditur yang menerima gadai sebaiknya mensyaratkan agar dalam perjanjian gadai ia diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi gadai untuk memberitahukan Direksi Perseroan tentang dibuatnya perjanjian gadai dan supaya Direksi Perseroan mencatatkan gadai saham yang bersangkutan dalam DPS dan Daftar khusus untuk memastikan keabsahan gadai saham tersebut. dan kreditur sebaiknya meminta bukti tertulis pencatatan gadai tersebut.

EKSEKUSI GADAI SAHAM

Mengenai eksekusi gadai saham, terdapat 2 pendapat di kalangan ahli hukum mengenai cara meng-eksekusi gadai saham apabila debitur wanprestasi, yaitu dengan parate executie atau eksekusi dengan izin hakim.

  • Parate Executie

Parate eksekusi (parate executie) adalah pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonnis pengadilan. Dalam Hukum Acara perdata Indonesia parate eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.[4]

Menurut kamus hukum oleh Drs. Sudarsono, SH., M.Si, parate eksekusi ialah pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan; eksekusi langsung yang biasa dilakukan dalam masalah gadai sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian.

Ketentuan tentang Parate Executie dalam gadai terdapat dalam Pasal 1155 KUHPerdata yang berbunyi, ”Jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka pihak yang berpiutang berhak, jika pihak yang berutang atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang yang digadaikan di muka umum menurut kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya, beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan tersebut.”

Ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata di atas juga mempunyai 2 penafsiran yang bertolak belakang di antara para ahli hukum. Sebagian ahli hukum menafsirkan kata-kata ”jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain” berarti bahwa jika debitor cidera janji, para pihak dalam perjanjian gadai tersebut dapat menentukan bahwa kreditor berhak menyuruh agar benda dijual di bawah tangan (private sale). Dengan kata lain, bahwa kalau para pihak menaruh dalam perjanjian, maka kreditur dapat menjual saham tersebut secara privat/tertutup tanpa melalui lelang di muka umum.

—perlu diingat, bahwa menurut Pasal 1154 KUHPerdata, ”jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

Naskah surat kuasa mutlak (irrevocable power of attorney) yang isinya, debitor/pemberi gadai memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor/pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaian, dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditor pemegang saham sendiri, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditor penerima gadai sebagaimana dilarang oleh Pasal 1154 KUHPerdata.[5] Oleh karena itu, sebagaimana sebagian ahli hukum di atas berpendapat bahwa kalau diperjanjikan, maka kreditur dapat menjual saham secara privat, maka hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUHPerdata.

Sebagian ahli hukum yang lain, menafsirkan kata-kata di atas secara berbeda, yaitu penjualan barang yang digadaikan dengan parate executie harus dilakukan dengan cara lelang. Boleh tidak lewat pengadilan dulu, namun harus dijual secara lelang melalui kantor lelang, tidak boleh dengan cara privat.

Berikut adalah pendapat para ahli mengenai kedua penafsiran di atas:

BOLEH SECARA PRIVAT

HARUS LEWAT LELANG

Ignatius Andy : KUH Perdata tidak mengatur eksekusi gadai secara terperinci. Namun, berdasarkan KUH Perdata, bila dianalogikan dengan Hak Tanggungan, gadai saham merupakan hak dari kreditur preference sehingga untuk eksekusi gadai saham, dapat dilakukan melalui upaya hukum yang istimewa juga dan tidak harus melalui mekanisme gugatan. Penjual saham secara privat adalah hal yang wajar, apalagi dalam kontrak gadai saham yang lengkap, selalu dicantumkan klausula itu. Lelang hanya ditujukan sebagai perlindungan terhadap debitur untuk mencapai harga tertinggi dari penjualan sahamnya. Jadi, sepanjang sudah mendapatkan harga yang tinggi dan wajar, penjualan saham secara privat tidak akan menjadi persoalan, apalagi kalau secara kontraktual sudah disepakati. Hampir selalu dikatakan privat sale itu diperbolehkan.[6] Mariana Sutadi : Menurut Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, barang gadai harus dijual melalui lelang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham tersebut.[7]
Rachmat Soemadipradja : Sepanjang disepakati oleh para pihak, dapat saja penjualan saham dillakukan tanpa mekanisme lelang.[8]
Harifin A. Tumpa : Selain itu, penjualannya juga tidak harus dilakukan melalui lelang. Akan tetapi, jika para pihak berkeinginan penjualan dilakukan melalui lelang maka hal tersebut juga tidak masalah.[9]

Penafsiran bahwa parate executie dapat dilakukan secara privat telah dikuatkan dengan adanya penetapan pengadilan dengan pemohon Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel).

Di halaman 1 Bagian Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: ”Berdasarkan share pledge agreement, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara private atau secara ”tidak di muka umum”.”[10]

  • Eksekusi dengan perantaraan/izin hakim

Pendapat mengenai eksekusi harus dengan perantaraan/izin hakim di tafsirkan dari Pasal 1156 KUHPerdata yang berbunyi, ”Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya…”

Jadi, sebagian ahli menganggap, bahwa kalau debitur cidera janji, maka kreditur harus menuntut ke pengadilan dan tergantung putusan pengadilan, apakah di lelang, di jual secara privat, atau dibeli oleh kreditur dengan harga tertentu (jika dimohonkan oleh Kreditur).

Dalam Putusan MA RI No. 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST dinyatakan bahwa penjualan harus dilakukan dengan cara lelang di muka umum atau dengan cara lain yang telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[11] Jadi menurut putusan di atas, cara apapun penjualan gadai saham tersebut, harus telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah bekekuatan Hukum Tetap.

Namun, perbedaan pendapat juga terdapat dalam permintaan izin kepada hakim, yaitu apakah dengan mengajukan permohonan penetapan atau dengan gugatan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, menurut Pasal 1156 BW pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada Hakim, supaya Hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan, atau supaya barangnya ditetapkan oleh Hakim menjadi milik si pemegang gadai selaku pembayaran hutang, seluruh atau sebagainya.[12] Prof. Subekti memiliki pendapat yang sama dengan Wirjono Prodjodikoro, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan.

Di sisi lain, Maria Sutadi berpendapat, berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham tersebut.[13] Melissa Juan sependapat dengan Maria Sutadi, yaitu harus dengan prosedur gugatan.

Dalam Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jaksel, Pengadilan Jakarta Selatan menentukan memang secara umum prosedur eksekusi objek jaminan melalui perantaraan pengadilan adalah melalui permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh tidaklah melalui upaya gugatan, tetapi dengan permohonan. Namun, dalam kasus tersebut perjanjian gadai sahamnya bersifat accesoir dan merupakan ikutan dari perjanjian pokok hutang piutang sehingga termasuk dalam perkara sengketa yang terdapat para pihak yang berkepentingan (kreditur dan debitur) sehingga seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan.[14]

Perbedaan pendapat yang begitu banyak mengenai eksekusi gadai saham menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama kebingungan dalam prakteknya.Perbedaan pendapat dan penafsiran ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum untuk memilih penafsiran dan dasar yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Menurut penulis, idealnya adalah segala eksekusi, baik lelang, privat atau eksekusi lain harus meminta penetapan kepada pengadilan. Namun, perlu diingat bahwa hal itu adalah seidealnya, namun dalam praktek, dapat digunakan pendapat lain sebagaimana tertuang di atas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.

Hambatan Dalam Penjualan saham yang digadaikan

Ketika kreditur akan menjual saham yang digadaikan, baik secara privat/lelang/cara lain yang ditentukan pengadilan, dalam hal tertentu bisa mendapatkan hambatan. Hambatan tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 57 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengizinkan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengatur pemindahan hak atas saham, dimana pasal tersebut di atas berbunyi:

”Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

  1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa pemindahan hak atas saham harus didahului dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham (Pasal 57 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), maka untuk mensiasati hal tersebut, kreditur di dalam perjanjian gadai dapat mensyaratkan para pemegang saham lainnya melepaskan haknya untuk membeli saham yang digadaikan itu (dibuat secara tertulis), dan mereka setuju jika debitor (pemberi gadai) wanprestasi, kreditur (pemegang gadai) dapat melakukan penjualan saham tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya tadi.

Dan untuk mensiasati pengaturan Anggaran Dasar yang mengatur bahwa pemindahan hak atas saham harus didahului dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, kreditor (pemegang gadai) dapat mensyaratkan  dalam perjanjian gadai adanya persetujuan tertulis semua anggota organ perseroan yang persetujuannya disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk memberi persetujuan kepada pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan dan selama utang debitur (pemberi gadai) belum dibayar lunas, keanggotaan organ yang bersangkutan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kreditor (pemegang gadai).

Hal Lain tentang Gadai Saham

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam eksekusi gadai saham adalah  mengenai pemindahan hak atas saham. Untuk pemindahan hak atas saham perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi, ” Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa apabila eksekusi gadai saham telah selesai, dan sudah ada pembeli saham tersebut, maka pemindahan hak atas saham itu perlu dilakukan dengan akta pemindahan hak.. Akta yang dimaksud adalah baik akta di bawah tangan, maupun akta notaris.

Selain hal di atas, hal lain yang perlu diperhatikan mengenai gadai saham adalah tahapan yang perlu dilakukan setelah saham tersebut dibeli dan telah dibuat akta pemindahan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (2) – (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi,

  1. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
  2. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
  3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.”

Jadi, berdasarkan Pasal 56 tersebut di atas, akta pemindahan saham/salinannya disampaikan kepada Perseroan yang mengeluarkan saham berkaitan, dan Direksi Perseroan wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS/Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemindahan hak untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas (Pasal 56 UPT 2007).[15]

DAFTAR PUSTAKA

  • BUKU:

Garner, Bryan A.(2004). Black’s law dictionary. United States of America: West          Publishing Co.

Suharnoko, Kartini Muljadi (2010). Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham.            Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP).

Widjaja, Gunawan (2008). Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang         Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat.

 

  • PERUNDANG-UNDANGAN:

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

  • WEBSITE:

http://johansyam.blogspot.com/2008/12/parate-eksekusi-grose-akta-pengakuan.html    (ditelusuri 05 September 2011)


[1] Widjaja, Gunawan. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 27.

[2] Garner, Bryan A., Black’s law dictionary, United States of America: West Publishing Co., 2004, hlm.1408.

[3] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 4.

[5]Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 8.

[6] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 30..

[7] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 35.

[8] Ibid.

[9] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 31.

[10] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 16.

[11] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 53.

[12] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 36.

[13] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 38.

[14] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 54.

[15] Suharnoko, Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 54.


Aksi

Information

One response

7 05 2013
Taren

I seriously didn’t expect to see a post like Keragaman Pandangan Tentang Eksekusi Gadai Saham | Marsel Afredo Rezky Tampubolon today. Very impressive. Reminds me of something I find out about fireplace place the other day.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: