Dapat Dibatalkan Karena Orang yang Tidak Cakap membuat Perjanjian / di bawah pengampuan

4 08 2011

Suatu kali, A adalah seorang pedagang yang menjual sebuah properti. Dia menjual properti tersebut kepada B yang ternyata masih berumur 19 tahun (belum dewasa), namun karena penampilan dari B yang terlihat lebih tua dari umurnya, maka A yakin untuk menjual properti itu kepada B.

Dari sekilas kasus yang sederhana di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perikatan berupa perjanjian jual beli, dimana salah satu pihaknya belum dewasa. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 hal agar suatu perjanjian menjadi sah, yaitu:

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  • Suatu hal tertentu;
  • Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan/atau kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, syarat ketiga dan/atau keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dalam tulisan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang perjanjian yang dapat dibatalkan karena salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak cakap.

Pasal 1329 KUHPerdata, ”Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Berdasarkan pasal di atas, setiap orang, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap untuk melakukan perikatan-perikatan, termasuk perjanjian. Kalau begitu, siapa saja yang tidak cakap menurut undang-undang?

Pasal 1330 KUHPerdata, ”Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

  • Orang-orang yang belum dewasa;
  • Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Semua yang dianggap tidak cakap tersebut tidak dapat melakukan suatu perjanjian, kecuali melalui perwakilan (orang tua/ wali yang sah/ pengampu). Orang-orang yang belum dewasa menurut pasal di atas adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.

Lalu apa yang terjadi/dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak cakap membuat perjanjian? Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1331 KUHPerdata, ”Karena itu orang-orang yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang…” Jadi, apabila suatu perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap maka perjanjian itu dapat dibatalkan dengan menuntut pembatalan ke pengadilan.

Lalu, apakah orang yang tidak cakap itu dapat menuntut pembatalan perjanjian setiap saat? Kapan orang yang tidak cakap itu dapat menuntut pembatalan tersebut?

Pasal 1454 KUHPerdata, ”Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan sesuatu ketentuan undang-undang khusus sehingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam halnya kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti; dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu…”

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa batas maksimum bagi seseorang yang tidak cakap untuk menuntut pembatalan perjanjiannya itu adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pihak yang tidak cakap itu menjadi cakap atau sejak pencabutan pengampuan.

Dan perlu dicatat, bahwa batas waktu 5 tahun yang ditetapkan dalam Pasal 1454 KUHPerdata hanya berlaku untuk penuntutan pembatalan, dan tidak berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan di depan hakin sebagai pembelaan atau tangkisan. Untuk hal yang terakhir ini dapat dilakukan kapan saja, hal ini dapat dilihat dalam lanjutan pasal 1454 KUHPerdata, ”Waktu yang disebutkan di atas ini, yang ditetapkan untuk memajukan tuntutan, tidaklah berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan.

Artinya, adalah, ada 2 cara untuk meminta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap/dibawah pengampuan, yaitu:

  • Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampuan dapat menuntut pembatalan (bertindak sebagai penggugat) dengan batas waktu 5 tahun sejak ia cakap / sejak pengampuan itu dicabut
  • Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampuan itu dapat menunggu sampai ia digugat oleh pihak yang berkepentingan untuk memenuhi perjanjian yang telah ia buat tersebut.

Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.

Sumber:

  • KUHPerdata
  • Buku ”penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian” oleh NLRP. Jakarta. 2010

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: