Corporate Social Responsibility dalam UUPT

25 05 2009
hukum

hukum

Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam, harus mematuhi hukum baik yang tertuang dalam UU yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40/2007 sebagai wujud telah dilaksanakannya law enforcement.

Selama ini CSR memang bersifat sukarela (voluntarily), maka wajar jika penerapannya pun bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah responsibility (tanggung jawab non hukum) akan berubah menjadi liability (tanggung jawab hukum).

Pada tingkat operasional, tanggung jawab sosial ini diwakili secara formal oleh staf manajemen. Bahkan, pada tingkat operasioanl bukan hanya staf manajemen yang memikul tanggung jawab sosial perusahaan ini. Seluruh karyawan, dengan satu dan lain cara, dengan tingkat dan kadar yang beragam, memikul tanggung jawab sosial dari perusahaan di mana mereka bekerja.

Menurut Sony Keraf paling tidak ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan:

  1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.
  2. Keuntungan ekonomis. Artinya, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengejar keuntungan ekonomis karena hanya dengan itu perusahaan itu dapat dipertahankan dan juga hanya dengan itu semua karyawan dan semua pihak lain yang terkait bisa dipenuhi hak dan kepentingannya.
  3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perusahaan juga punya tanggung jawab sosial untuk menjaga agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan hukum tentang bisnis yang ada (UU PT, UU Larangan Praktek Monopoli, UU Perlindungan Konsumen,dsb).
  4. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders / pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Artinya, dalam kegiatan bisnisnya suatu perusahaan perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut: konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah, dan bahkan kompetitornya.

Kutipan Pasal 74 UU No. 74 Tahun 2007:

BAB V
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Berdasarkan tulisan T. Gayus Lumbuun dalam ”Supremasi Jurnal Hukum”)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: