22 03 2016

MS & Partners Law Office





Is it allowed for a foreigner to be a director in a company which duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia?

11 12 2013

Under the Article 93 of Law No.40 of 2007 Concerning Limited Liability Company (“Law No.40/2007”), there are couple of requirements shall be taken into account for becoming a director in a company which duly incorporated and existing under the Law No.40/2007, as follows:

Those might be appointed as the member of the Board of Director is individual which is capable of conducting legal actions, except in the period of 5 (five) years before the appointment has: Baca entri selengkapnya »





Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

27 09 2012

Penawaran dan penerimaan dalam Hukum perjanjian di Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penawaran dan penerimaan sangat berhubungan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat sepakat (the consent of those who bind themselves). Syarat sepakat ini dalam hukum kontrak dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.[1]

 

Dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (overeenstemende wilsverklaring) yaitu berupa pernyataan para pihak yang menerima tawaran dinamakan ekseptasi.[2] Kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu diperlukan bentuk formal agar perjanjian itu mengikat secara hukum, kecuali hukum menentukan secara khusus yang juga memerlukan ketentuan lainnya seperti pendirian sebuah perseroan terbatas yang harus dengan akta notaris.[3]

Baca entri selengkapnya »





PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

19 09 2012

Salah satu topik populer dalam hukum perusahaan adalah topik piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil sangat erat hubungannya dengan sifat dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiiki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri.[1]tanggung jawab dan kekayaannya Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkn dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma atau CV. Kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk nama perseroan (yang bukan badan hukum) dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang. Baca entri selengkapnya »





Hak Pekerja jika terkena PHK akibat Peleburan/Penggabungan/Pengambilalihan/Pemisahan Perusahaan

8 10 2011

Di zaman globalisasi yang penuh dengan persaingan yang menuntut setiap orang bahkan perusahaan maupun industri untuk bersaing ketat dan terus maju, membuat setiap perusahaan harus melakukan inovasi di berbagai bidang agar tetap bertahan di pasar bahkan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Pelaku usaha sebagai subyek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan usahanya (maximizing profit). Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan metode Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan.

Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Apa yang dimaksud dengan Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan?

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi tentang Penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Baca entri selengkapnya »





Contoh Kontrak Kredit Pemilikan Rumah

6 10 2011

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, dan sangat banyak dilakukan pada saat ini. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Pengetahuan dan keterampilan yang baik akan perjanjian akan membuat pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut menjadi waspada, dan tidak dapat dipermainkan oleh pihak lainnya. Untuk memberi gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perjanjian, berikut saya tulis sebuah contoh Perjanjian/Kontrak Kredit Pemilikan Rumah.Semoga Bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan satu tahun dua ribu sebelas (29-01-2011), bertempat di Jakarta, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

  1. BANK SWADAYA NASIONAL, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no. C-1 HT.01.01.TH.2001, tertanggal 8 Februari 2001  berkantor pusat di Jalan Sudirman kav.907,  Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh:

SUDIRMANTO, Kepala Cabang Utama Asia Afrika,

berdasarkan atas       Surat   Kuasa Direksi BANK Swadaya Nasional    No.09/Kuasa/Bdg.BSN/III/2011, tanggal 07 Januari 2011

dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama BANK Swadaya Nasional, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut BANK ———————————-

  1. AMINAH, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Toha No. 179 Bandung, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut DEBITUR————————————

Dengan ini para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a)      Bahwa dalam rangka pembelian rumah yang terletak di Komplek perumahan Palem Permai Blok II No. 9 jln. Jend, Sudirman Bandung, DEBITUR telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman dari BANK.

Baca entri selengkapnya »





Nominee Arrangement

27 09 2011

A adalah seorang Warga Negara Amerika dan berencana untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia (Foreign Direct Investment). Namun peraturan di Indonesia mengatur bahwa kepemilikan A di perusahaan yang akan dia dirikan maksimum 75%. Tetapi A ingin lebih dari itu agar dia lebih leluasa dalam mengendalikan perusahaan tersebut. Akhirnya A membuat perjanjian dengan B yang adalah WNI supaya A memakai nama B sebagai pemegang saham di Perusahaan yang akan didirikan A, sehingga perusahaan tersebut dapat berdiri. Kemudian A dan B membuat perjanjian yang isinya B memberikan semua kuasa dan haknya kepada A. sehingga dengan kata lain, semua hak dan kuasa mengendalikan perusahaan tersebut 100% ada pada A.

Kejadian tersebut di atas dapat dikatakan merupakan praktek Nominee Arrangement.

 

Pengertian Nominee Arrangement

            Nominee Arrangement (pinjam nama) dalam praktik sehari-hari adalah penggunaan nama seseorang Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu PT Indonesia atau sebagai salah seorang persero dalam suatu Perseroan Komanditer. Atau lebih jauh lagi, penggunaan nama tersebut sebagai salah satu pemilik tanah dengan status hak milik atau Hak Guna Bangunan di Indonesia. Jadi praktik nominee arrangement tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan nama sebagai pemegang saham dalam PT Indonesia, melainkan sampai dengan penggunaan nama dalam pemilikan suatu property di Indonesia, yang sangat marak terjadi terutama di Bali.[1]

 

Mengapa Nominee Arrangement?

Mengapa investor menggunakan nominee arrangement? Hal ini sering digunakan oleh investor/penanam modal asing karena ingin menghindar peraturan mengenai: Baca entri selengkapnya »