PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

19 09 2012

Salah satu topik populer dalam hukum perusahaan adalah topik piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil sangat erat hubungannya dengan sifat dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiiki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri.[1]tanggung jawab dan kekayaannya Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkn dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma atau CV. Kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk nama perseroan (yang bukan badan hukum) dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang.

 

Pengertian Piercing the corporate veil

 

Piercing the corporate veil kadang-kadang disebut juga dengan istilah lifting the corporate veil atau going behind the corporate veil. Jika dilihat secara harfiah, “piercing the corporate veil” terdiri atas kata-kata berikut:

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.[2] Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.[3]

 

Adapun yang merupakan criteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:[4]

  1. terjadinya penipuan.
  2. didapatkan suatu ketidakadilan
  3. terjadinya suatu penindasan (oppression).
  4. tidak memenuhi unsur hukum (illegality).
  5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
  6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

 

Penerapan Piercing the corporate veil dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui teori Piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:[5]

  1. beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham.
  2. beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi.
  3. beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris.

  1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham

 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, ” Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

 

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa UUPT menganut sistem tanggung jawab terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dengan adanya pengecualian dari ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut juga prinsip Piercing the corporate veil. Pengecualian (piercing the corporate veil) itu, khususnya yang membebankan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

  • Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  • Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas
  • Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang, Perseroan Terbatas.

 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT

Pasal 3 ayat (2) UUPT mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

  1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.

  1. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.

  1. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

 

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT

Pasal 7 ayat (6) UUPT berbunyi:

”Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

 

Dalam UUPT diwajibkan perseroan terbatas memiliki minimal 2 pemegang saham. Apabila dalam perjalannya ternyata pemegang sahamnya menjadi hanya 1 orang, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemegang sahamnya tinggal 1, pemegang saham itu harus mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Jika sudah lewat 6 bulan ternyata pemegang sahamnya tetap 1, maka berlakulah teori piercing the corporate veil tersebut.

 

Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

Ketentuan lainnya tentang Piercing the corporate veil kepada Pemegang saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

  • Tidak Menyetor Modal. Pemegang saham wajib untuk menyetor modal dan penuh pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika pemegang saham tidak menyetor, dan hal itu menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, maka piercing the corporate veil akan berlaku.
  • Campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan. Contoh campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan adalah:[6] dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi, aset milik perseroan diatasnamakan pribadi, pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas.
  • Alter ego. Teori piercing the corporate veil juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi peran pemegang saham yang sepantasnya.[7]
  • Jaminan Pribadi dari pemegang saham. Apabila pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannyam berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perseroan tersebut.
  • Permodalan yang tidak layak. Contohnya adalah modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar.

 

 

 

  1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke Pihak Direksi

 

Memang pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori piercing the corporate veil, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintai tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, dari penerapan teori piercing the corporate veil tersebut beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan ke pundak direksi atau komisaris.[8]

 

Tanggung jawab direksi disebabkan penerapan teori piercing the corporate veil tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan.

Pasal 97 ayat (2) UUPT berbunyi: ” Pengurusan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Apabila direksi bersalah dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni  tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk pengurusan perseroannya, pihak direksi bertanggung jawab secara pribadi.

 

  1. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Direksi mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.[9]

 

  1. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

Agar pihak direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi semua syarat sebagai berikut:

  • Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).
  • Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
  • Diberlakukan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalainnya.

 

  1. Permodalan yang tidak layak. Contohnya adalah modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar. Bukan hanya pemegang saham yang bertanggung jawab, tetapi direksi juga bisa.

 

  1. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

 

 

  1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke Pihak Komisaris

 

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberlakukan juga teori piercing the corporate veil ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:[10]

  1. Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan

 

Pasal 114 ayat (2) UUPT berbunyi:

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

 

Ketentuan di atas adalah dasar dari prinsip fiduciary duty dari komisaris. Apabila Apabila direksi bersalah dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, pihak komisaris bertanggung jawab secara pribadi.

 

  1. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Direksi mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.

 

  1. Kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

 

”Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

 

Demikian penjelasan singkat mengenai teori piercing the corporate veil. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.

 

Daftar Pustaka:

 

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan           eksistensinya dalam hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

 

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT         Rajagrafindo Persada, 2000.

 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 


[1] Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000, hlm. 2

[2] Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid, hlm. 20

[7] Ibid.

[8] Ibid, hlm. 22

[9] Lihat pasal 69 ayat (3) dan (4) UUPT

[10] Loc. Cit, hlm. 26

About these ads

Aksi

Information

One response

2 10 2012
joy90210

Reblogged this on joy90210.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: