Apakah Perjanjian Tanpa Materai Sah?

2 12 2009

Banyak orang berpikir bahwa setiap mereka membuat perjanjian (apa saja), dengan jumlah berapa pun, harus memakai materai. Karena itu banyak orang yang bertanya apakah suatu perjanjian yang tidak memakai materai menjadi tidak sah?

Tujuan Penggunaan Materai

Nah, berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 dalam bagian menimbang huruf (a), secara implisit bisa kita lihat bahwa tujuan dari penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai mengatur bahwa materai itu adalah pajak atas dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

Sekarang sudah jelaskan, bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena fungsi esensi dari materai adalah sebagai pajak / penghimpun dana dari masyarakat.

Penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian

Kalau begitu, hal-hal apa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian? Hal itu diatur dalam Pasal 1320 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak; mampu secara hukum (cukup umur, tidak di bawah pengampuan); hal tertentu dan adanya causa yang halal.

Dokumen apa saja yang perlu/harus memakai materai?

Apakah setiap dokumen harus memakai materai? Tentu tidak harus. Jenis-jenis dokumen yang wajib memakai materai diatur dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.  Demikian bunyi pasal tersebut:

”Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk :

a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

b. akta-akta Notaris termasuk salinannya;

c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

d. surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

1) yang menyebutkan penerimaan uang;

2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;

3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau

4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

e. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

f. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.”

Pakai Materai Rp 3000 atau Rp 6000 atau berapa?

Mengenai ketentuan dokumen itu pakai materai dengan jumlah berapa, diatur dalam Pasal 2, 3, 4 PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.  Demikian bunyi pasal tersebut:

Pasal 2

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e :

a. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;

b. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

c. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 3

Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

Pasal 4

(1) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(2) Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).”

Demikianlah sedikit uraian yang saya tuliskan, semoga dapat membuka wawasan kita, dan menjadi berkat dan manfaat bagi pembaca. Terima Kasih.

About these ads

Aksi

Information

10 responses

21 08 2010
beccelawo

mantap, sangat bermanfaat

31 12 2010
erwin

Pak mau tanya jika kwitansi dengan materai dan cap toko tanpa tanda tangan sah menurut hukum tidak ya?
atau bon toko dengan materai dan cap toko tapi tidak ada tanda tangan sah tidak..

trims

5 01 2011
marsel afredo rezky tampubolon

Terima kasih Pak Erwin sudah berpartisipasi dalam blog ini..

untuk menjawab pertanyaan bapak, kita kembali ke substansi dari eksistensi kuitansi/bon toko. kuitansi/bon toko adalah alat sebagai tanda bukti suatu pembayaran. kuitansi/bon toko bukanlah perjanjian. hanya berfungsi sebagai BUKTI pembayaran yang diberikan oleh pihak yang menerima suatu pembayaran kepada pihak yang membayar sesuatu kepadanya.

setiap kuitansi berfungsi bagi yang menerimanya utk tanda bukti bahwa ia telah membayar, sehingga kalau pihak yang telah dibayar tadi menuntut dengan menyatakan bahwa si pembayar tadi belum membayar, maka ada kuitansi tersebut sebagai bukti pembayarannya.

yang menjadi masalah adalah kalau kuitansi tadi tidak ada tanda tangannya, dan ternyata pihak yang memegangnya pada kenyataannya belum membayar, dan mengaku-ngaku kalau dia sedah membayar..hal itu adalah ranah pembuktian. maka sebaiknya, saya memberikan saran sebaiknya setiap orang yang akan membuat / menerbitkan kuitansi, sebaiknya minimal mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: nomor kuitansi. jumlah pembayaran, jumlah dalam huruf, tujuan pembayaran, sudah terima dari siapa, tanda tangan dan/atau cap penerima, tanggal.

materai dalam kuitansi hanya berfungsi untuk pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat. materai diperlukan untuk transaksi-transaksi dalam jumlah tertentu. untuk lebih jelasnya mengenai fungsi dan jumlah yang dikenakan materai, lihat tulisan saya berikut tentang materai : http://tampubolon.wordpress.com/2009/12/02/apakah-perjanjian-tanpa-materai-sah/

Jadi, setiap kuitansi yang minimal memenuhi unsur di atas, maka itu sudah berlaku. tapi, sekali lagi saya tekankan, kuitansi tanpa materai, tapi ada cap, tanda tangan, jumlah pembayaran, dan tujuan pembayaran (kuitansi sederhana) itu sudah cukup berlaku untuk bukti pembayaran. bahkan kalau memang kebijakan perusahaan menerbitkan kuitansi pembayaran tanpa tanda tangan, hanya cap, maka itupun berlaku untuk bukti pembayaran. hanya, hal itu sedikit riskan..tapi, tetap berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

demikian pemaparan saya, kalau bapak kurang jelas atau ingin menanyakan lebih spesifik,silahkan ditanya..
semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.

22 01 2011
tian

Mau nanya mas.Jika surat perjanjian kerja tanpa materai.kemudian salah satu pihak melanggar apakah pihak yang lain dapat menuntut di pengadilan?

terima kasih

24 01 2011
marsel afredo rezky tampubolon

Terima Kasih Tian karena sudah berpartisipasi dalam blog ini.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 dalam bagian menimbang huruf (a), secara implisit bisa kita lihat bahwa tujuan dari penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai mengatur bahwa materai itu adalah pajak atas dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

Sekarang sudah jelas, bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena fungsi esensi dari materai adalah sebagai pajak / penghimpun dana dari masyarakat.

Bea materai selain berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat juga berfungsi kepada kekuatan suatu dokumen sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Dengan demikian, tidak adanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian kerja) maka tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya materai, tetapi berdasarkan Unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Bila suatu perjanjian yang semula tidak diberi materai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan. Namun, pemegang dokumen tersebut akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea materai yang seharusnya (Pasal 8 UU No. 13 Tahun 1985).

Dalam kasus sdr. Tian, apabila salah satu pihak melanggat, maka perjanjian kerja itu dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, setelah pengurusan denda administrasi dari harga materai selesai.

Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kembali, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

7 07 2011
Rahman

Mas, mau tanya. kalau dalam surat perjanjian kerja tertulis bahwa perjanjian tersebut ditandatangani diatas materai, akan tetapi pada saat ditandatangani tidak diberikan materai, apakah tetap sah? mohon jawabannya.

terimakasih

15 07 2011
marsel afredo rezky tampubolon

Perjanjian Kerja itu tetap sah pak. yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian adalah pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana sudah saya jelaskan dalam tulisan saya d atas. demikian penjelasan saya. semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.

21 09 2011
Sony elmars ganteng siahaan

Gila sel, smaleman gua baca blog lu nambah ilmu banget..

oh iya cm mau nambahin itupun kalo berbobot wkwkwk..
Perjanjian memang sah jika ada maupun tanpa materai, namun jika suatu waktu terjadi sengketa lalu ingin dibawa ke pengadilan. materai akan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan ketahap persidangan, oleh karena itu dapat dilakukan “pemateraian kembali”. Pemateraian kembali dapat dilakukan di kantor pos pusat atau di kantor pos yang sudah ditunjuk oleh pengadilan propinsi setempat.

dari bahan kuliah Bu Lidwina (Hukum perdata) sama Bu Joyce (Contract Drafting)

22 09 2011
marsel afredo rezky tampubolon

Terima kasih Sony Elmars,, terima kasih atas tambahannya dan kontribusinya untuk blog ini,,sangat bermanfaat..
Merupakan sebuah kehormatan buat saya apabila seseorang seperti Sony membaca dan memberikan pujian atas tulisan di blog ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati sdr. Sony.

24 03 2013
aloon

Sangan bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: